Menyelamatkan habitat KOMODO bukan dengan mengkomersialkannya

Emosional dan jauh dari pemikiran yang kritis

Perlombaan opini terjadi dengan menisbikan berbagai fakta yang harusnya menjadi perhatian ketika berkampanye tentang penyelamatan komodo Varanus komodoensis yang oleh masyarkat lokal di sebut Ora.  Himbauan untuk memberika dukungan yang disuarakan akhir-akhir ini sudah jauh dari rasionalitas, penuh dengan emosional.  Bahkan tidak segan-segan kelompok pendukung menuduh yang tidak mau mendukung sebagai kelompok yang Tidak memiliki Rasa Nasionalisme.

Penulis melihat bahwa polemik ini berkenaan dengan beberapa hal, pertama kelompok pendukung sendiri yang tidak transparan dan rasional dalam menggalang dukungannya, kedua terkait lembaga atau Yayasan New 7 Wonder sendiri yang kontroversional sehingga banyak pendapat yang menyatakan sangat memalukan bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa kalau sampai dibodohi oleh sebuah yayasan kecil yang tidak memiliki kredibilitas, ketiga terkait dengan keberadaan Taman Nasional Komodo sendiri yang dikelola oleh perusahaan swasta patungan antara sebuah lembaga konservasi TNC dengan pengusaha keturunan Malaysia.

Taman Nasional Komodo yang saat ini dikelola swasta yaitu PT Putri Naga Komodo, memiliki berbagai persoalan yang mengemuka saat model konservasi yang fasis diterapkan oleh pengelola dipadu dengan paradigma corporasi yang mengedepankan profit, menjadikan kawasan disana sangat tidak ramah terhadap masyarakat atau nelayan lokal.  Masyarakat kecil atau nelayan lokal selalu menjadi kambing hitam dan mendapatkan berbagai tuduhan negatif, sementara kalau dilihat betapa masifnya industri ekstraktif di sekitar kawasan tersebut malah tidak tersentuh sama sekali, keberlanjutan kawasan tersebut seakan-akan tidak terganggu oleh kerusakan ekosistem sekitar kawasan yang rusak atau terdampak akibat pertambangan.

Wilayah perairan di sekitar Pulau Komodo dikenal oleh masyarakat lokal sebagai wilayah dengan limpahan sumberdaya laut yang merupakan berkat bagi masyarakat disana, sejak ditetapkan sebagai Taman Nasional, cerita di perairan sekitar pulau Komodo jadi berbeda, semisal di tahun 2001 ketika 2 korban jiwa tewas diberondong timah panas aparat TNI, Polri dan keamanan taman nasional komodo.  Belum lagi cerita tentang maraknya ijin-ijin tambang yang tentu memberikan dampak negatif terhadap perariran tersebut.  Kenyataan ini tentu tidak harus disikapi dengan mempertentangkan mereka yang menolak privatisasi Taman Nasional dengan yang mendukung komodo sebagai satwa yang patut dilindungi melalui kontes 7 keajaiban dunia.

Pemberian ijin pertambangan emas kepada PT Grand Nusantara di Batu Gosok di Kabupaten Manggarai Barat yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Komodo jelas sekali akan berdampak pada ekosistem dimana komodo hidup, namun permasalahan ini tidak menjadi konsern para pendukung vote komodo yang lebih banyak mempersoalkan kurangnya dukungan dan mempolitisasi rasa nasionalisme.  Hal ini tentu saja menjadi kontra produktif dengan ide-ide menyelamatkan lingkungan demi keberlanjutan kehidupan komodo dikawasan tersebut.  Dilain pihak, Taman Nasional Komodo dikelola oleh perusahaan swasta PT Putri Naga Komodo, apabila disebutkan bahwa komodo disana terancam punah akibat lingkungannya yang terdegredasi, maka sudah selayaknyalah perusahaan swasta pengelola kawasan tersebut menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas kemerosotan lingkungan dan populasi komodo.  Hal tersebut seakan-akan luput dari pandangan Panitia Pemenangan Komodo, bahwa walaupun yang di sertakan dalam kontes itu adalah Pulau Komodo, memang tidak akan lepas dari Komodo sebagai hewan yang hidup disana dan Pulau Komodo sebagai habitat bagi hewan tersebut.

Kabar terakhir yang mengungkap bahwa yayasan New 7 wonders of the world tersebut penuh dengan kontroversi, bahkan kedutaan besar Indonesia di Swiss sendiri menyatakan bahwa yayasan tersebut “abal-abal”.  Dalam konteks ini tentu Panitia pemenangan komodo dalam kontes yang dilaksanakan oleh yayasan tersebut harus menjelaskannya kepada publik secara jujur dan jelas, bagaimana proses “perkenalan” mereka terhadap yayasan tersebut dan atas dasar apa pernyataan mereka bahwa yayasan tersebut berada di atas UNESCO.  Ini sangat dibutuhkan agar publik tidak merasa dikibuli atas promosi yang mereka lakukan.  Panitia dan “juru bicaranya” juga harus mampu menjelaskan kepada publik, kemana larinya uang publik yang sempat diambil ketika memberikan dukungan.

Disisi lain, kelompok pendukung pemenangan terkesan menisbikan kerja-kerja Kementerian Pariwisata pada awalnya bahkan terkesan mendiskreditkan pemerintah yang mencoba mencari kejelasan tentang status yayasan new 7 wonder, ini menjadi pertanyaan yang cukup mengganggu, mengapa upaya pemerintah untuk melakukan investigasi atau mencari tau lebih dalam tentang yayasan tersebut justru dipermasalahkan oleh kelompok pendukung, bahkan dalam salah satu dialog di televisi swasta, seorang politisi yang anggota parlemen dengan gagah perkasa memojokan kementerian pariwisata.

Berikutnya ketika berkilah atas nama penyelamatan komodo dan habitatnya, maka penting untuk melakukan penyelamatan kawasan tersebut termasuk tidak memberikan satu ijin tambangpun di kawasan tersebut untuk menjaga kelestarian dari kawasan tersebut, ketimbang meributkan dukungan yang kurang dan perlu banyak lagi SMS, lebih baik para duta-duta komodo berkampanye tentang penyelamatan kawasan taman nasional komodo, melakukan pengelolaan, pelestarian dan penyelamatan kawasan bersama-sama masyarakat lokal bukan “memprivatisasi” taman nasional tersebut dan meminggirkan masyarakat setempat.  Pelajaran paling berharga dari peristiwa ini adalah, bahwa masyarakat lokal jauh lebih mengerti tentang permasalahan kondisi lingkungan disana itu sebabnya penolakan terhadap upaya eksploitasi tambang di kawasan tersebut di dilakukan oleh masyarakat lokal, berbeda dengan sikap Balai Tanam Nasional Komodo yang tidak berani secara tegas menolak keberadaan tambang yang bertetangga dengan Taman nasional Komodo, begitu juga dengan perusahaan pengelola yang sama sekali tidak peduli dengan kondisi kawasan tersebut bahkan dalam kasus new 7 wonders of the world ini pun perusahaan tersebut tidak melakukan apa-apa.  Artinya tidak ada gunanya mereka ada disana kalau hanya mengejar profit tanpa memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan kawasan dan lingkungan di Manggarai Barat.  Perlindungan terhadap komodo tentu tidak dengan secara buta memproteksi Taman Nasional Komodo namun membiarkan kerusakan terjadi disekelilingnya.  Perlindungan ruang hidup bagi satwa tersebut semestinya komprehensif dan pola serta model pembangunan kawasan tersebut harus terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat serta daerah tersebut.

Model baru eksploitasi lingkungan.?

Dari kejadian hiruk pikuk yang terjadi diseputar kontroversi yayasan new 7 wonders of the world, berdebatan tentang nasionalisme, pembelaan membabi buta terhadap pentingnya memilih komodo serta ketidakjelasan kontes tanding 7 keajaiban baru di dunia ini terkesan sarat dengan kepentingan untuk mengakumulasi keuntungan semata dimana hampir semua lini terkait permasalahan ini menjurus pada upaya pengerukan keuntungan dengan menggunakan komodo sebagai maskot atau merek dagangnya.  Tentu saja kita semua tidak sepakat apabila upaya tulus banyak pihak dalam menyelamatkan lingkungan dan satwa langka di Indonesia ini dijadikan sarana baru para pengeruk keuntungan dan mengkapitalisasinya demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Penyelamatan dan pelestarian lingkungan bukan dengan memprivatisasi kawasan tersebut, karena prinsip utama dari privatisasi dan kerja sebuah korporasi adalah mengejar profit bukan menyelamatkan dan sudah merupakan hukum alam, bahwa lingkup sebuah ekosistem terdiri dari berbagai unsur yang merupakan bagian dari rantai kehidupan disuatu tempat, termasuk diantaranya adalah masyarakat lokal yang memahami betul konteks lokalitas serta kondisi geofisik kawasan tersebut.  Melakukan dukungan terhadap kontes new 7 wonders of the world tanpa rasionalitas, apalagi dibarengi dengan nasionalisme semu bukan jawaban untuk menyelamatkan komodo dan habitatnya dari kepunahan dan kerusakan tetapi justru akan mempertaruhkan harga diri bangsa serta memperburuk keadaan.

Penulis memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk terus melanjutkan penelisikan dan penuntutan terhadap yayasan new 7 wonders. Tanggal 11 November 2011 adalah batas dari waktu pengiriman dukungan, namun perlindungan dan penyelamatan lingkungan tidak pernah berbatas waktu.  Menjadikan Satwa Endemik langka sebagaimana Komodo sebagai “jualan” dengan alasan profit sangat jauh berbeda pengertiannya dengan memberikan dukungan untuk penyelamatan dan pelestarian Komodo.  Alasan bahwa dengan terpromosikannya Komodo maka tingkat kedatangan wisatawan semakin tinggi adalah alasan untuk komersialisasi bukan alasan untuk pelestarian Komodo.  Selanjutnya mari melestarikan keberadaan komodo dan lingkungannya dengan sesegera mungkin melakukan pemulihan kawasan habitat komodo.  Selamatkan Komodo, Pulihkan Manggarai Barat, Pulihkan Indonesia.http://www.walhi.or.id/id/kampanye-dan-advokasi/tematik/hutan/1624-menyelamatkan-habitat-komodo-bukan-dengan-mengkomersialkannya.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s